Kemenkominfo Bakal Blokir Total SIM Card Jika Lewati Batas Waktu Ini

JAKARTA , NMK – Tenggat waktu registrasi ulang nomor SIM prabayar seluler berakhir pada hari ini, Rabu (28/2). Setelah tenggat ini, pelanggan yang belum registrasi akan mengalami pemblokiran bertahap hingga diberlakukan pemblokiran total.

Tahap pertama, pengguna kartu SIM prabayar bakal tidak bisa menelepon keluar (outgoing call) atau berkirim SMS (outgoingSMS) mulai 1 Maret 2018.

Dalam keadaan ini, pelanggan masih dapat menerima telepon dan SMS masuk serta menggunakan data internet Meski demikian, masyarakat masih diberi waktu tambahan kesempatan untuk melakukan registrasi hingga 30 April 2018 sebelum nomor SIM prabayarnya diblokir total pada 1 Mei 2018 mendatang.

Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 31 Maret 2018, mulai 1 April 2018 dilakukan pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) dan menerima layanan pesan singkat (incoming SMS).

Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan keluar dan layanan pesan singkat keluar, juga tidak bisa menerima layanan panggilan dan SMS. Pemblokiran tidak mencakup layanan data internet. Meski mengalami pemblokiran, nomor kartu SIM tersebut masih bisa digunakan untuk berkirim SMS ke 4444 untuk melakukan registrasi.

“Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 30 April 2018, pada tanggal 1 Mei 2018 dilakukan pemblokiran total,” demikian tulis keterangan resmi Kemenkominfo di situs remisnya, Rabu (28/2). Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan dan SMS keluar, tidak bisa menerima telepon dan SMS, serta tidak dapat menggunakan layanan data internet.

Menurut keterangan Kemenkominfo, hingga 28 Februari 2018 pukul 12.52 WIB, sejumlah 305.782.219 nomor pelanggan telah diregistrasikan. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah melakukan registrasi dan menggunakan NIK dan nomor KK secara benar dan hak sesuai peraturan perundang-undangan.

Masyarakat diimbau agar tidak menggunakan NIK dan No KK secara tanpa hak untuk melakukan registrasi, termasuk yang diperoleh dari internet dan sumber lain, karena merupakan pelanggaran hukum. (***)

Silatnas KOSTI Balikpapan Sebagai Pra IVCA di Bali Tahun Depan

Ketua KOSTI Kaltim Suwignyo, S.Sos

BALIKPAPAN, NMK- Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) mengadakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Balikpapan sebgai persiapan atau pra untukmenghadapi even yang sama namun berskala interasional yang akan diselenggarakan di Bali pada April 2018. 

Ketua KOSTI Kaltim Suwignyo, S.Sos mengemukakan Silatnas kali ini diikuti oleh sejumlah pencinta sepeda ontel atau tua dari berbagai daerah di Indonesia, Jawa, Sumatera Bali dan Sulawesi serta Kalimantan pada 7-8 Oktober 2017 . 

"Jadi pesertanya ini , ada yang datang dari Jawa, Medan , Sulsel dan daerah lainnya di Indonesia yang ada penghobi sepeda ontelnya," ungkapnya kepada media ini pada Minggu (8/10) di halam parkir Kantor Garuda Balikpapan.

Sementara Ketua Panitia Silaknas KOSTI Tri Tekwan DJ menyatakan pihaknya mendapat kehormatan sebagai penyelenggara acara ini Balikpapan sebagai persiapan atau pra even untuk menghadapi pertemuan penghobi sepeda tua se dunia yang akan berlangsug di Bali tahun depan.

Untuk diketahui bahwa Event tahunan International Veteran Cycle Association (IVCA) kongres akan digelar di Bali pada 12-16 April 2018 mendatang. Event tahunan ini akan dikemas dengan event rally sepeda tua dan ontel internasional yang diikuti oleh lebih dari 30 negara dengan partisipan sekitar 300 tamu asing, serta didukung oleh anggota Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) sebanyak 5.000 peserta.

Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk tahun 2018 pada saat kongres tahun 2013 di Vaseli Nad Mouravou, Republik Ceko. Bali diajukan dan dipilih sebagai tempat terselenggaranya event yang pertama kali diadakan di Belton House, dekat Grantham, Inggris pada 23 Agustus 1981 silam ini. Event yang akan menginjak 37 tahun ini dipusatkan di Denpasar dan Ubud, Gianyar dengan berbagai event.

Selain itu, sebelum event dilangsungkan juga akan digelar berbagai kegiatan, seperti Bandung Pedal Power Momentum pada 23-24 September 2017, , Joga Republik Onthel pada 21-22 Oktober 2017, dan Roadshow IVCA to Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, Hongkong dan Philipina pada September 2017 – Februari 2018.Seperti, Kirab estafet IVCA dati Pantai Anyer (Banten) menuju Pantai Sanur (Bali) sejauh 1.200 KM pada 29 Maret – 14 April 2018, Pameran Sepedanesia di Hotel Inna Grand Bali Beach pada 12-16 April 2018, Anniversary 10 Tahun KOSTI di Matahari Terbit, Sanur pada 14 April 2018, Festival Kampung Jadul di Pantai Matahari Terbit pada 14-15 April 2018, Pemecahan Rekor Guinnes Book of Record di Lapangan Renon pada 15 April 2018, dan IVCA 2018 di Hotel Inna Grand Bali Beach pada 12-16 April 2018.

Untuk menyukseskan event tahunan yang digagas oleh Gerard Buisset dari Prancis dan Ray Fixter dari Inggris ini, KOSTI yang bertindak sebagai penyelenggara melakukan Rapat Persiapan kongres Sepeda Tua IVCA 2018. Dibuka langsung oleh Ketua Kosti Pusat, Ir. Joko Rinto Pihartono di Segara Meeting Room, Jimbaran Bay Beach Resort & Bar, Sabtu (26/8/2017).

Joko Rinto Pihartono, ketika itu mengatakan acara ini akan menjadi ajang berkumpulnya para onthelis dari seluruh dunia dan berbagai model sepeda tua dari berbagai pabrikan. “Acara ini merupakan kesempatan yang baik pula untuk kita memperkenalkan kebudayaan Bali khususnya can memperkenalkan Indonesia dimata dunia,” tandasnya. (naim)

KPK Tangkap Bupati Kukar Rita Widyasari ?

BALKPAPAN,NMK-Kabar penetapan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat beberapa warga Kukar kecewa.

Ditegaskan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, penggeledahan terkait penyidikan kasus Bupati Kukar benar adanya, dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Penggeledahan terkait penyidikan kasus Bupati Kukar. Bupati Kukar benar sudah ditetapkan sebagai tersangka", ujar Laode saat dicegat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (26/9/2017).

Namun hingga berita ini diturunkan, mengenai kasus apa yang menjerat Rita, belum dijelaskan secara rinci oleh KPK.

"Nanti ada jumpa pers," jelas Laode.

Kabar ini benar-benar membuat gempar masyarakat Kaltim, khususnya warga Kukar.

Bagaimana tidak? Rita yang dianggap memiliki track record yang baik, bisa tiba-tiba menjadi tahanan KPK.

"Sebagai warga Kukar, saya merasa prihatin atas kasus ini. Karena Ibu Rita berpeluang besar jadi gubernur, dan sejauh ini track record beliau baik-baik saja", tutur Andy salah. seorang warga Kukar. 

Teruna Kukar 2016 ini bahkan berharap, kasus ini bukan salah satu cara menjatuhkan posisi Rita yang dianggap warga Kukar memiliki peluang besar menjadi Gubernur Kalimantan Timur.

"Semoga ini bukan pencegalan dari lawan politik terhadap beliau, dan bisa menjadi pembelajaran semua pihak untuk lebih baik lagi", harap Ardy.

Sosok Rita banyak dijadikan panutan oleh kalangan remaja, sebab Rita memiliki motto "yang muda yang berkarya".

Andy Abdillah masih menantikan kabar lanjutan kasus ini. Dirinya berharap kasus yang melibatkan bupati dua periode tersebut tidak terbukti.

"Harapan saya semoga itu tidak benar, karena yang saya yakini selama ini, kepemimpinan beliau itu bersih dan baik", ujar Andy.

Sedikit menyinggung komentar pengguna media sosial, Andy mengharapkan netizen tidak mudah mengambil kesimpulan.

"Himbauan untuk semua pengguna sosmed, jangan mudah ngambil kesimpulan.

Dan juga, KPK belum kasih konfirmasi resmi terkait penangkapan tersebut. Kita tunggu saja klarifikasi resminya. Sebagai masyarakat, saya berharap yang terbaik saja. Sambil menunggu semua prosesnya selesai", tutur Andy.

Terkait kasus penahanan Rita, warga net mulai beramai-ramai mengomentari kinerja Rita diberbagai media online.

Salah satu media sosial yang terpantau media ini adalah akun Instagram @info_kukar.

Mengejutkan! Komentar-komentar terhadap Rita dilontarkan begitu pedasnya.

Bahkan ada komentar warga net yang selama ini telah mendoakan Rita agar tertangkap KPK.

Komentar tersebut juga mengaitkan Kukar sebagai Kabupaten dengan APBD tertinggi.

Berikut komentar yang dituliskan akun Instagram @anakmudatenggarong.

"Akhirnya apa yang selama ini saya pikirkan dan saya doakan terjadi juga. Apakah kalian tifak sadar kalau kukar masuk daerah terkaya di Indonesia. Apakah kekayaan kukar hanya cukup membuat jembatan dan sarana prasarana jalan, kemana kekayaan batu bara kukar. Lihat tenggarong sebrang yang jalannya rusak, lihat samboja yang sangat tertinggal", tulis akun ini.

Kemudian ia pun membandingkan dengan kota-kota di sekitar Tenggarong.

"Sebagai contoh lihat kota kota seperti samarinda dan balikpapan yang ekonominya masih di bawah kukar. Tapi dua kota ini masih bisa membangun bandara, gedung kesenian, perpustakaan kota, pengembangan stasiun bus, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Kembali kita lihat kota kita tenggarong tiap tahun yang hanya dibenahi jalan, jembatan dan taman. Untuk itu saya mengharapkan kita sebagai warga kukar ikut harus ikut serta dalam mengawasi pembangunan kabupaten ini apabila ada yang ganjal atau keliru. Sekian dan mohon maaf atas kata-kata saya yang sedikit menyinggung", tutup tulisan di kolom komentar @info_kukar tersebut.(***)

Presiden Jokowi Resmikan Proyek Rumah DP 1 Persen di Kalimantan Timur

BALIKPAPAN,NMK-Presiden Joko Widodo terus berkomitmen untuk mewujudkan program satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis 13 Juki 2017, Presiden meninjau proyek rumah murah dengan DP 1 persen yang berlokasi di Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur .

"Ini perumahan yang disubsidi oleh pemerintah baik yang disubsidi uang muka maupun yang disubsidi bunga, jadi ini rumah dengan DP 1 persen betul-betul," kata Presiden kepada jurnalis.

Menurut Presiden, sebanyak 500 unit rumah tapak telah dibangun di proyek perumahan bernama Pesona Bukit Batuah ini dari total target 4000 unit rumah.

"Harganya tadi saya tanyakan ke pembeli Rp.128-135 juta, cicilannya tergantung kalau tadi 10 tahun Rp.1,3 juta kira-kira, kalau 15 tahun Rp.1,050 juta, kalau 20 tahun Rp.780 ribuan. Ini perbulan jadi untuk masyarakat saya kira subsidi yang kita berikan ini sangat membantu," ujar Presiden lebih lanjut.

Presiden menekankan, program serupa juga ada dan akan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. "Ini memang setiap tahun akan kita tambah terus tergantung kebutuhan lapangan," ucapnya.

Sementara itu, dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan untuk mengurangi adanya penyimpangan, Presiden menegaskan bahwa akan dilakukan pengecekan yang menyeluruh kepada pembeli proyek rumah tersebut agar penerimanya merupakan masyarakat yang memang membutuhkan.

"Dicek penerimanya siapa karena sekali lagi ini ada subsidi dari pemerintah jadi income mereka, pendapatan mereka semuanya dicek, kerja dimana, semuanya dicek, semuanya," tegas Presiden.

Terkait kualitas rumah yang dipertanyakan, Presiden Jokowi memastikan bahwa setiap unit yang dibangun layak huni. "Lumayan baik. Dengan harga seperti itu jangan anukan (bandingkan) dengan rumah mewah kan beda. ini seiring berjalan ini akan menjadi rumah tumbuh bisa diperbaiki sendiri bisa diperluas sendiri," tutur Presiden.

Dalam proyek pengadaan rumah murah ini, pemerintah bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Bank BUMN yang khusus bergerak di bidang kredit kepemilikan rumah. Untuk menyukseskan Program Sejuta Rumah yang diusung Pemerintah sejak bulan April 2015, hingga Juni 2017, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan untuk sekitar 1,44 juta unit dengan nilai total Rp156 triliun.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Dirut BTN Maryono. (naim) 

Pemindahan Ibu Kota Perlu Kalkulasi

BALIKPAPAN, NMK-Presiden Joko Widodo menekankan bahwa wacana pemindahan ibu kota Negara Indonesia sampai dengan saat ini masih berada pada tahap kajian. Ia juga berujar bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi mendalam dari berbagai aspek sehingga tidak memungkinkan untuk segera diputuskan.

Demikian diutarakan Kepala Negara saat memberikan sambutannya dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kalimantan Timur, pada Kamis, 13 Juli 2017. Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dalam kesempatan yang sama atas kesiapan Kota Balikpapan menjadi ibu kota negara.

"Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian," ujar Presiden.

Dalam rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan Presiden mengungkap bahwa dalam kajiannya itu, setidaknya terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam. Namun, dirinya memastikan tidak akan memberitahukan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan.

"Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Berau, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ucapnya.Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek Ishak dalam laporannya menyebut bahwa pihaknya siap untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pemerintah pusat untuk mempersiapkan ibu kota yang baru. Ia juga menyebut bahwa saat ini Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah infrastruktur yang strategis seperti bandara dan pelabuhan internasional, jalan tol, dan pasokan listrik yang mencukupi. (naim)

"Berapa pun besar lahan yang dibutuhkan, kami siap untuk fasilitasi," ujar Faroek.

Meski demikian, walau kesiapan tersebut diberikan apresiasi secara khusus oleh Presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menerangkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik," Presiden menegaskan. (naim) 

Jumlah Penerbitan Sertifikat Akan Terus Ditingkatkan

BALIKPAPA, NMK-Setibanya di Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis, 13 Juli 2017, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menuju Balikpapan International Convention Center.

Di sana, Kepala Negara menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada 1.535 penerima yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional dan reformasi agraria yang dicanangkan pemerintah.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan jumlah penerbitan sertifikat. Mengingat sertifikat merupakan hak tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat namun belum mendapat pengakuan.

"Ini pekerjaan pagi, siang, malam yang terus dikerjakan," ujar Presiden.

Apalagi sekarang ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki tanda bukti hukum atas tanah mereka. Hal tersebut menimbulkan banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi di masyarakat seperti dilansir dalam rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

"Kalau sudah pegang ini, sudah siapa yang berani klaim tanah mereka. Sekarang hampir semua provinsi, banyak rakyat tidak pegang ini (sertifikat). Mengaku-ngaku ini tanah saya, perusahaan ini tanah saya, tapi sekarang Bapak/Ibu sudah lega karena pegang tanda sertifikat. Ini tanda bukti hukum atas tanah," tuturnya.

Tak lupa, Presiden juga berpesan kepada masyarakat yang hadir terkait pemanfaatan sertifikat tersebut. Apabila sertifikat itu akan dijaminkan ke bank untuk modal usaha, Presiden berharap masyarakat dapat menggunakan sertifikat tersebut dengan sebaik-baiknya dan telah melalui perhitungan yang matang.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. (naim) 

Presiden Targetkan Ruas Tol Balikpapan - Samarinda Selesai Desember 2018

BALIKPAPAN, NMK-K Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda, Kamis 13 Juli 2017.

"Saya cek lagi proyek jalan tol dari Balikpapan menuju ke Samarinda sepanjang 99,2 km. Fisik dan konstruksi sudah selesai 25 persen, pembebasan lahan sudah selesai 92 persen," kata Presiden di lokasi peninjauan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Km. 13, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. 

Presiden menegaskan bahwa dengan kondisi seperti ini, sudah tidak ada lagi masalah untuk pembangunan jalan tol Balikpapan - Samarinda. Oleh karenanya, Presiden menargetkan ruas tol ini selesai pada Desember 2018 sedagaimana dilansir dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

"Kita harapkan nanti setelah sampai di Samarinda akan diteruskan lagi ke Bontang," ucap Presiden.

Sementara itu, untuk jembatan Manggar yang berada di ruas tol tersebut, pembangunannya sudah mencapai 77,01 persen. "Ini yang kita cek adalah jembatan Manggar. Jembatan ini sepanjang 613 meter, hampir selesai," kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. (naim) 

Ledakan Bom Bunuh Diri di Jakarta, Sedikitnya 5 Tewas dan 10 Luka

Wakapolri Komjen Syafuddin (sedang menelpon) di lokasi kejadian ledakan bom bunuh diri di halte busway Terminal Kampung Melayu Jakarta Rabu (24/5).

Sedikitnya lima orang tewas – termasuk pelaku – dan sepuluh lainnya luka-luka dalam dua ledakan bom di terminal Kampung Melayu Jakarta Rabu malam (24/5).

JAKARTA — Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Sjarifuddin Rabu malam (24/5) mengatakan dua ledakan di halte bis terminal Kampung Melayu Jakarta merupakan bom bunuh diri.

"Bangsa Indonesia dan kita semua yang ada pada malam hari ini di tempat ini, saya sampaikan keprihatinan yang paling mendalam seluruh aparat kepolisian republik Indonesia. Telah terjadi bom. Sementara diduga adalah bom bunuh diri," ungkapnya.

Ditemui VOA di lokasi kejadian, Sjarifuddin menambahkan ledakan pertama terjadi jam sembilan, dan yang kedua terjadi lima menit kemudian.

Kepolisian menjelaskan hingga saat ini jumlah korban akibat bom bunuh diri yang meledak di halte busway terminal Kampung Melayu sebanyak 15 orang. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menjelaskan, dari 15 korban itu 5 orang tewas. 5 orang itu adalah, 2 orang pelaku pengeboman dan 3 anggota polisi.

Hingga laporan ini disampaikan sedikitnya ada lima orang meninggal dunia, termasuk dua pembom bunuh diri. Sepuluh lainnya luka parah dan sedang menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, antara lain RS Budi Asih, RS Hermina dan RS Premier Jatinegara.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan lima korban luka-luka adalah polisi, yang merupakan bagian dari sekelompok polisi yang ditempatkan di lokasi untuk mengamankan acara pawai obor yang diduga akan melewati terminal bis Kampung Melayu itu.

“Hari ini jam 23.35 saya update terakhir korban ada 11, satu orang meninggal diduga pelaku, satu korban meninggal adalah anggota Polri. Empat anggota Polri dan lima masyarakat luka-luka. Jadi total semua sebelas. Kita sedang melakukan olah TKP, mohon bersabar. Ini sebenarnya juga daerah yang rawan, ini harus disterilkan. Anda seharusnya juga menjaga keselamatan dan tidak berada di sini,” ujar Setyo.

Setyo Wasisto menolak menjelaskan jenis bom yang diledakkan oleh pelaku karena masih menunggu hasil penyelidikan.

“Ledakan dua kali diduga di dekat halte bis Trans Jakarta, antara tempat parkir dan toilet. Saya belum bisa memastikan jenis bom dan sebagainya karena masih harus dianalis dulu. Yang pasti korban yang jatuh 11 orang, dua di antaranya meninggal,” tambahnya.

Lebih jauh polisi mengatakan melihat beberapa insiden yang terjadi baru-baru ini di Manchester Inggris dan Marawi Filipina, mereka juga sudah bersiap mengantisipasi terjadinya kemungkinan serangan seperti ini.

“Ada kejadian global. Minggu ini ada ledakan ketika show Ariana Grande di Manchester, lalu kami juga mendapat informasi serangan ISIS terhadap kota Marawi di Filipina. Oleh karena itu kami juga sudah siap-siap tapi tidak tahu dimana tempat yang ditarget dan kapan serangan itu terjadi. Menurut saya ini serangan global yang terkait dengan kelompok-kelompok di beberapa tempat,” lanjut Setyo.

Dari penuturan warga di sekitar lokasi kejadian, dua ledakan bom bunuh diri itu hanya berselang lima menit. Informasi yang dihimpun VOA di lokasi kejadian, bom meledak dua kali yaitu jam 20.58 WIB dan pukul 21.00 WIB. Asap tebal berwarna putih terlihat membumbung tinggi di sekitar lokasi ledakan.

Adeline (39 Tahun) kepada VOA menuturkan, 2 ledakan bom itu sempat dikira suara petir.

"Saya bilang begini, pak itu petir ya? Iya, kata laki (suami) saya. Gak lama dia keluar liat, trus bilang ama saya, itu bukan ujan atau petir, itu bom bunuh diri. Kamu jangan keluar! Padahal pak, saya baru aja dari situ," tutur Adeline.

Menurut pemantauan VOA, tim polisi gabungan – Gegana, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dan Polda Metro Jaya – masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Beberapa anjing pelacak juga diturunkan ke lokasi, sementara seluruh kawasan itu ditutup dan dijaga oleh sekitar 200an personil yang mengenakan rompi anti-peluru dan senjata laras panjang.[al/em]

Pemahaman antara Pusat dan Daerah Belum Sama dalam Pengendalian Penduduk, BKKBN Gelar Temu Kerja Nasional di Balikpapan

BALIKPAPAN,NMK – Pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola pengendalian penduduk masih belum sama, maka Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar temu kerja nasional di Balikpapan pada 15-18 Maret 2017.

Kegiatan ini mengusung tema Dengan Semangat Revolusi Mental, Kita samakan Persepsi dan Komitmen dalam Menfasilitasi Lingkup Tangung Jawab Bidang Pengendalian Penduduk bagi OPD Pengendalian Penduduk KB Provinsi dan Kabubupaten serta Kota 

Turut hadir dalam pertemuan ini, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Mukmin Faisyal HP, Walkota Balikpapan Rizal Efendi, SE. 

Mukmin dalam sambutannya mengemukakan sejumlah persoalan kependudukan yang masih dialami Kaltim, seperti laju penduduk yang masih tinggi dan mobilitas penduduk yang cenderung meningkat setiap tahun.

“Persoalan kependudukan di Kaltim saat ini, seperti sebaran penduduk antara kota dan desa tidak merata yakni 66 persen untuk kota dan 34 persen untuk desa . Masih terpusat di kota-kota besar seperti Samarinda sebesar 23,73 persen, Tenggarong sebesar 20,9 persen dan Balikpapan sebesar 18,19 perseen,” tambah Mukmin.

Salah satu yang menjadi solusi persoalan itu, adalah optimalisasi penerapan program Keluarga Berencana (KB),seperti yang ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, mengatakan sampai saat ini masih banyak warga yang belum menerapkan program KB. Namun Rizal menampik jika laju pertumbuhan penduduk di Balikpapan karena tidak menerapkan KB.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk,diakibatkan warga pendatang yang tidak mau menerapkan program KB.

"Yang migrasi ini semangat KB nya kurang, itu yang harus disemangati kembali pentingnya KB," katanya. Rizal mengatakankan untuk menyiasatinya Pemkot terus melakukan sosialisasi soal KB. Untuk itu pihaknya juga berencana akan menambahkan tenaga bantu.

"Nanti kami akan menambah tenaga karena selama ini kan tenaga fungsional KB Balikpapan berkurang juga," tambahnya.

Senada dengan itu, Surya Chandra Surapaty mengatakan program Kampung KB harus kembali digaungkan di masyarakat. Tujuannya menekan laju angka pertumbuhan penduduk. Surya menyebut, pertumbuhan penduduk meningkat 2,24 persen setiap tahun. 

Sedangkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Sri  Wahjuningsih,M.AP>  di Balikpapan telah membuat Kampung KB dan akan menambah lagi lima program BKKBN itu pada tahun ini. “ Rencananya kami akan menambah lagi Kampung KB tahun ini,” ungkap Sri saat ditemui seusai alikpapan, Rabu (15/3) . (naim) 

DPU Kaltim Himbau Pihak Terkait Agar Segera Rampungkan Data Backlog

Balikpapan,NMK-Pemerintah Pusat akan menutup update atau pemutakhiran data backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan yang dibutuhkan rakyat dari seluruh provinsi di Indonesia hingga akhir Desember 2016. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalimantan Timur (Kaltim) berupaya agar pihak terkait segera merampungkan datanya dan melaporkannya ke lembaga tersebut.

Urgensi pelaporan data kebutuhan perumahan dari sejumlah kota di Kaltim ini disampaikan Konsultan Perencanaan Perumahan di Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kaltim IR.Elviyani NH. Gaffar, MSi seusai jadi pembicara pada Forum Sinkronisasi Kota serta Rapat Koordinasi Rekapitulasi dan Verifikasi Provinsi Satuan Kerja Dekosentrasi Bidang Perumahan Provinsi Kaltim, di Hotel Zurich Balikpapan, pada 11-12 Oktober 2016.

“Pelaporan data backlog ini sangat penting artinya karena akan berpengaruh pada bantuan keuangan pemerintah pusat kepada daerah setelah membuat perencanaan terkait pengadaan perumahan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah,” ungkap

Sementara media rumah.com menyatakan bahwa backlog saat ini menurut data BPS berkisar 14 juta unit.

Namun, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Iskandar Saleh menegaskan, perspektif backlog yang dipakai Kemenpera tidak sama dengan perspektif Badan Pusat Statistik (BPS). “Dalam perspektif BPS, backlog rumah itu atas rumah milik. Sedangkan perspektif Kemenpera, backlog rumah itu terhadap rumah yang tidak layak huni. Sehingga, angka backlog Kemenpera lebih kecil dibanding backlog BPS,” jelasnya.

“Dalam perspektif BPS, orang tinggal di rumah yang layak huni, tapi menyewa, tetap dianggap backlog. Sementara Kemenpera, sepanjang sudah tinggal di hunian yang layak, itu tidak dianggap backlog,” tambah Iskandar.

Iskandar menekankan, pengertian backlog harus didudukkan pada porsi yang sebenarnya. “Backlog pada Kementerian Perumahan Rakyat adalah mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni, bukan mengurangi penduduk yang tinggal di rumah sewa,” pungkasnya.

Dalam konteks Balikpapan,Ditanya tentang backlog Kota Balikpapan, media ini menanyakan berapa jumlahnya. Eka Armada, ST selaku Konsultan Perencanaan Pendataan belum dapat menginformsikan. “Kebetulan sekali Balikpapan terpilh sebagai salah satu kota yang menjadi pilot project untuk pengembangan perumahan di Kaltim. Jadi yang kita akan lakukan adalah pendataan secara detail saat ini sebagaimana dijelaskan tadi para narasumber. Untuk mendata kebutuhan akan rumah . Saat ini kami belum bisa menyampaikan berapa kebutuhan rumah khusus untuk Kota Balikpapan. Tapi kalau data dari kecamatan sudah terkumpul di tingkat pemerintah kota , maka kami akan bisa mengetahui dan mengumum akan kebutuhan rumah tersebut,” jelas Eka. (naim)

Ingin Bentuk BPBD, Komisi III DPRD Mahakan Ulu Cari Referensi ke Provinsi Kaltim

Balikpapan, Monitor Kaltim.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu mengadakan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 10 Mei 2016. Kunjungan kerja ini dilakukan lembaga legislatif tersebut karena terobsesi untuk membentuk Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten termuda di Kaltim itu.

Lebih jelasnya, tujuan kunjungan kerja komisi III DPRD Mahakam Ulu tersebut, untuk mencari referensi dalam rangka pembentukan BPBD Kabupaten Mahakam Ulu yang sejak menjadi kabupaten hingga kini belum bisa dibentuk karena terkait dengan aturan pemerintahan yang berlaku selama ini.

Komisi III DPRD Mahaka Ulu pada kunjungan kerja ini diketuai Martin Hat, ST, MSi sedangkan anggotanya terdiri dari Mijang, SE, Msi; We Ni, Markulius Mahing, SE dan Henrikus Keling, SE serta Bo Imang SE.

Sekretaris BPBD Kaltim Hj. Zaina Yurda, MP sangat antusias dan menyambut baik keinginan Komisi III

DPRD Mahakam Ulu tersebut sebagai langkah awalnya, yakni mencari refensi yang nantinya akan dijadikan bahan acuan dalam pembentukan lembaga yang khusus menangani bencana jika terjadi daerah itu.

Dalam pertemuan ini, Zaina menyampaikan presentasinya yang berhubungan dengan BPBD, seperti defenisi dan jenis serta pengenalan potensi terjadinya bencana tersebut. Selain itu, Zaina juga menyampaikan indikator kinerja utama dan tata cara pembentukan SKPD, khususnya BPBD di kabupaten dan kota se-Kaltim.

Tak kalah menariknya, Zaina pula mengemukakan tentang Sejarah Pembentukan, Rencana Strategis (Renstra) dan Struktur Organisasi serta Visi dan Misi BPBD Kaltim kabuten dan kota yang telah sukses menanggulangi benacana di daerahnya. “Semoga paparan saya ini bisa dijadikan acuan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam pebentukan lembaga yang sama,(BPBD, red) di wilyah kerjanya masing-masing,” ungkap Zaina.

Setelah penyampaian materi tentang seluk beluk pembentukan BPBD, acara pertemuan antara Komisi III DPRD Mahakam Ulu dengan BPBD Kaltim ini, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan staf lainnya yang juga ikut dalama pertemuan tersebut.

Terkait dengan bencana yang selama ini terjadi dan sangat berpengaruh terhadap kehidupana masyarakat, khususnya menyangkut roda perkenomian mereka , sebagaimana yang dikemukakan oleh Martin Hat dari Komisi III DPRD kabupten termuda di Kaltim ini, yakni banjir besar saat musim hujan tiba dan kemarau panjang .

“Jika terjadi kemarau panjang di Mahakam Ulu, maka sungai-sungai yang selama ini menjdi sarana transportasi yang menghubungkan antar daerah di kabupaten kami menjadi dangkal sehingga tidak bisa dilalui oleh kapal sebagai alat transporasi utama masayarakat selama ini,” ungkap Martin.

Dengan terganggunya sarana transportasi air ini, tambah Martin, maka secara otomtais akan mempengaruhi kondisi perekonomian karena harga-harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang sangat fantastis.

“Bapak bisa bayangkan tingginya harga beras yang bisa mencapai sekitar Rp500 ribu per karung dan bensin sebesar Rp25 ribu - Rp30 ribu ketika jalur transportasi air mengalami gangguan. Karena jika air sunga air sungainya tidak surut biasanya menggunakan long boad atau speed boad, tetapi ketika sungai dangkal terpaksa menggunakan beragam transportasi. Seperti dari Long Bagun menuju KBT ( sebuah perusahaan kayu,-red) menggunakan speed boad,” ungkap Martin.

Seteleh penumpang sampai di KBT, lanjut Martin, lalu mereka mencari tumpangan mobil perusahaan KBT. “Di sana sudah tersedia kertas dan pulpen yang digunakan untuk mencatat nama penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan. Mobil perusahaan ini hanya sampai di Ulu Rian saja. Dari sini warga melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan sejenis ces atau ketinting yang hanya memuat 3 atau 4 orang saja dan memakan wakatu hingga empat jam lagi baru sampai ke kampung yang menjadi tujuan akhir mereka,” demikian kisah Martin.

Kondisi seperti inilah yang memerlukan penangnan serius dari semua pihak, terutama pemerintah baik di tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi. “Menurut hemat kami pembentukan BPBD ini merupakan langkah yang sangat strstegis untuk mengatasi bencana di Mahakam Ulu tersebut,” lanjut Supratman.

Setelah kunjungan kerja ke BPBD Kaltim, Komisi III DPRD Mahakam Ulu selanjutnya mengadakan kegiatan yang sama ke Kabupaten Gresik di Jawa Timur yang dikenal telah lama dan sukses serta selalu siap siaga melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya.

Diharapkan dengan kunjungan Komisi III DPRD Mahakam Ulu ini, realisasi pembentukan BPBD di kabupaten paling bungsu di Kaltim ini segera terwujud dan gangguan perekonomian segera bisa teratasi . Begitupun dengan masyarakatnya, dapat hidup dengan nyaman dan tentram dengan harga barang dan jasa yang normal-normal saja. Bukannya melambung tinggi jauh dari harga normal sebagaimana biasanya. (naim)

Usai Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan Senin 6 Juni 2016, Salat Tarawih Langsung Digelar

Konferensi pers oleh Menteri Agama RI usai sidang Itsbat penentuan awal ramadan tahun 2016 ini.(foto:www.kemenag.go.id)

BALIKPAPAN, Monitor Kaltim.com,– Salat tarawih langsung digelar pada Minggu (5/6/2016) malam di masjid-masjid di Balikpapan bersamaan dikeluarkannya pengumuman secara resmi awal Ramadan yang jatuh pada Senin 6 Juni 2016. Pengumuman ini dikeluarkan oleh Pemerintah RI melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Kemenag Jalan MH. Thamrin No. 6 Jakarta, Minggu (5/6/2016), setelah melakukan sidang Itsbat.

Berdasarkan pantauan Inibalikpapan.com, sehabis melaksanakan salat Isya di beberapa masjid di Balikpapan  tampak para pengurus dan jamaah menunggu pengumuman penetapan awal Ramadan oleh Pemerintah. Begitu pengumuman resmi diperoleh, maka langsung melanjutkan dengan salat tarawih berjamaah.

Keputusan penetapan awal ramadan yang diputuskan melalui sidang Itsbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI itu, didahului oleh laporan petugas pemantauan hilal di 93 titik pantau di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Timur.

rkan laporan petugas,  terdapat 6 titik pantau yang melaporkan melihat hilal, yakni di NTT dengan titik pantau di Belu, di Jatim dengan titik pantau di Jombang, Bangkalan, Gresik, dan Bojonegoro, sedangkan di Jawa Tengah terpantau di Kebumen. Kesaksian para petugas ini diperkuat dengan pengambilan sumpah oleh petugas pengadilan agama di daerah setempat, yang juga hadir di lokasi pemantauan.

“Saya selaku Menteri Agama dan disetujui oleh seluruh peserta sidang Itsbat, mengucapkan selamat berpuasa esok hari, dan mari kita bersama menjaga kesucian bulan Ramadan, semoga kualitas peribadatan kita dalam menjalani Ramadan ini lebih baik dari tahun sebelumnya,” ucap Menag, seperti yang dimuat di website resmi Kementerian Agama RI www.kemenag.go.id.

Dalam pengumuman sidang Istbat yang disiarankan secara langsung oleh sejumlah media elektronik itu, tampak hadir Ketua MUI KH. Makruf Amin yang mengatakan penetapan Ramadan tahun ini menjadi satu nikmat tersendiri dan tidak dihirukpikukkan oleh perbedaan.

“Mari kita jadikan Ramadhan ini penuh berkah dan pergunakan untuk membersihkan hati kita dan menjaga ukhuwah kita, bukan hanya ukhuwah Islamiya tapi uhuwah wathaniyah sebangsa se Tanah Air,” katanya.

Sementara itu, sebelum dilakukan sidang Istbat yang dilakukan secara tertutup, terlebih dulu Menteri Agama RI dan peserta sidang mendengarkan paparan Cecep Nurwendaya selaku ahli Astronomi Planetarium dari Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama. Dalam paparannya dikatakan posisi hilal hari Minggu (5/6/2016) cukup tinggi berada antara 2,4 derajat hingga 4 derajat di  wilayah Indonesia. Berdasarkan metode hisab, maka 1 Ramadan dipastikan jatuh 6 Juni.