Balikpapan,NMK-Pemerintah Pusat akan menutup update atau pemutakhiran data backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan yang dibutuhkan rakyat dari seluruh provinsi di Indonesia hingga akhir Desember 2016. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalimantan Timur (Kaltim) berupaya agar pihak terkait segera merampungkan datanya dan melaporkannya ke lembaga tersebut.
Urgensi pelaporan data kebutuhan perumahan dari sejumlah kota di Kaltim ini disampaikan Konsultan Perencanaan Perumahan di Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kaltim IR.Elviyani NH. Gaffar, MSi seusai jadi pembicara pada Forum Sinkronisasi Kota serta Rapat Koordinasi Rekapitulasi dan Verifikasi Provinsi Satuan Kerja Dekosentrasi Bidang Perumahan Provinsi Kaltim, di Hotel Zurich Balikpapan, pada 11-12 Oktober 2016.
“Pelaporan data backlog ini sangat penting artinya karena akan berpengaruh pada bantuan keuangan pemerintah pusat kepada daerah setelah membuat perencanaan terkait pengadaan perumahan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah,” ungkap
Sementara media rumah.com menyatakan bahwa backlog saat ini menurut data BPS berkisar 14 juta unit.
Namun, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Iskandar Saleh menegaskan, perspektif backlog yang dipakai Kemenpera tidak sama dengan perspektif Badan Pusat Statistik (BPS). “Dalam perspektif BPS, backlog rumah itu atas rumah milik. Sedangkan perspektif Kemenpera, backlog rumah itu terhadap rumah yang tidak layak huni. Sehingga, angka backlog Kemenpera lebih kecil dibanding backlog BPS,” jelasnya.
“Dalam perspektif BPS, orang tinggal di rumah yang layak huni, tapi menyewa, tetap dianggap backlog. Sementara Kemenpera, sepanjang sudah tinggal di hunian yang layak, itu tidak dianggap backlog,” tambah Iskandar.
Iskandar menekankan, pengertian backlog harus didudukkan pada porsi yang sebenarnya. “Backlog pada Kementerian Perumahan Rakyat adalah mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni, bukan mengurangi penduduk yang tinggal di rumah sewa,” pungkasnya.
Dalam konteks Balikpapan,Ditanya tentang backlog Kota Balikpapan, media ini menanyakan berapa jumlahnya. Eka Armada, ST selaku Konsultan Perencanaan Pendataan belum dapat menginformsikan. “Kebetulan sekali Balikpapan terpilh sebagai salah satu kota yang menjadi pilot project untuk pengembangan perumahan di Kaltim. Jadi yang kita akan lakukan adalah pendataan secara detail saat ini sebagaimana dijelaskan tadi para narasumber. Untuk mendata kebutuhan akan rumah . Saat ini kami belum bisa menyampaikan berapa kebutuhan rumah khusus untuk Kota Balikpapan. Tapi kalau data dari kecamatan sudah terkumpul di tingkat pemerintah kota , maka kami akan bisa mengetahui dan mengumum akan kebutuhan rumah tersebut,” jelas Eka. (naim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar