Kadisdik Balikpapan Titip Persoalan Pendidikan pada Hetifah untuk Disuarakan di Pusat

Balikpapan, NMK–Dewan Pendidikan Kota (DPK) Balikpapan bekerja sama dengan DPR-RI menggelar Diskusi Nasional Pendidikan dengan mengusung tema Zonasi Guru dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Senin (1/4/2019) di Hotel Tjokro Balikpapan 

Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dr Ir Hetifah Sjaifudian MPP (Ketua Pantja GTK/Wakil Ketua Komisi X DPR RI ), Pewakilan dari Dirjen GTK/Kemendikbud RI Rokhimon, Kadisdisdikbud Kota Balikpapan Muhaimin, MT, Ketua Dewan Pendidikan Kota (DPK ) Balikpapan Muzakkir SS M Ed serta Ketua PGRI Balikpapan Mukiran SPd, MM.

Pada momen ini Muhaimin menitipkan sejumlah uneg-uneg kepada Htifah sebagai wakil rakyat Kaltim di tingkat pemerintahan pusat sebagai pemangku kebijakan untuk dijalankan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Diantara titipan itu, Muhaimin MT mengatakan PPPK baru disampaikan bulan Februari sedangkan APBD ditetapkan pada bulan Desember, kemungkinan untuk pelaksanaan Rekruetmen PPPK di Balikpapan akan dilakukan di APBD perubahan atau di APBD tahun 2020.

"Ini merupakan perintah jadi harus dilaksanakan, akan tetapi jika ingin ditetapkan keinginan para guru kalau bisa PNS dulu, dan kalaupun tidak bisa tetap harus PPPK, akan tetapi harus prioritaskan guru-guru honor dulu, karena PPPK untuk keseluruhan kementerian lembaga.Ini saya titipkan Bu Hetifah", urai Muhaimin.

Untuk itu, Muhaimin mempertanyakan komitmen pemerintah pusat untuk mensejahterahkan para guru di daerah, "Kapan lagi pemerintah bisa mensejahterakan guru kalau sekarang tidak kita lakukan,” tanyanya.

Terkait dengan jumlah guru, Balikpapan masih kekurangan guru.Menurut Muhaimin Balikpapan memang kekurangan guru PNS sekitar 2560 orang itu terbagi untuk SD dan SMP, paling banyak kekurangan tersebut pada guru SD, karena guru SD ini paling susah.

"Minimal untuk 1 sekolah harus memiliki 4 guru PNS, akan tetapi saat ini untuk satu sekolah hanya memiliki satu sampai dua guru PNS jadi sulit, karena disitu harus ada PPTK, PPHP, bendahara bahkan Pelaksana Tekhnis Kegiatan", ungkap Muhaimin

Dalam pelaksanaannya juga, lanjut Muhaimin para guru terpaksa harus tambal sulam atau istilahnya merangkap.

"Ada juga guru-guru yang memiliki kualifikasi bagus akan tetapi tidak memiliki kualifikasi yang linier, misalkan harus S1 atu D4 mau tidak mau ya harus kembali ketenaga administrasi, tetapi sambil bersekolah lagi untuk mengkonversi dari tenaga non kependidikan menjadi tenaga pendidikan agar guru-guru pengajar bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi", jelas Muhaimin

Menanggapi titipan Kadisdik Balikpapan ini, Hetifa Sjaifudian mengatakan pembentukan Pantja disatu sisi untuk menangkap informasi dan perkembangan terkini kebijakan terkait khususnya masalah guru, karena di DPR sudah membentuk Pantja pendidik dan tenaga kependidikan.

• "Jadi disinilah kesempatan untuk menangkap suara-suara khususnya dari Kaltim, jadi jangan sampai rekomendasi yang akan disusun dan harus dapat diakomodir oleh khususnya kemendikbud, jangan sampai tidak mendengarkan suara atau aspirasi dari Kaltim" ungkap Hetifah seusai dskusi.(naim)