Upaya optimalisasi ini dilakukan Pemkab Kukar ini ditempuh, karena selama ini aksi-aksi kepedulian social perusahaan yang beroperasi di daerah itu sebagai wujud tanggung jawab socialnya masih sering tumpang tindih dengan program pengentasan kemiskinan yang diprogramkan pemerintah setempat. Kondisi ini memmbuat pembanguan belum optimal.
Demikian dikemukakan Kabid Pengkajian dan Pembangunan Daerah Bappeda Kukar Agus Suharto pada Forum Koordinasi Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Daerah di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Kamis (22/12).
Forum koordinasi yang mempertemukan tiga pilar utama yang berperan dalam pengentasan masaalah pembangunan di Kukar ini, yakni pemerintah dengan sejumlah SKPD-nya dan perusahaan serta masyarakat dikemas dalam acara M~pekat Keroan Membangun Kukar bertema Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Kukar.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Kukar Edi Darmansyah , Kepala SKK Migas Kal-Sul Nazwar Azhar dan salah seorang akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Radi Sri Hartoedi yang juga menjadi nara sumber dalam pertemuan itu.
Menurut Radi, Kukar saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak ideal karena mengalami tekanan –tekanan financial. “Kukar saat ini sedang dalam kondisi yang tidak ideal atau dalam istilah ekonomi pembangunan destructive situation, akibat tekanan-tekanan financial, seperti berkurangnya kucuran dana perimbangan bagi hasil antara pusat dan daerah”, ungkap Radi saat mengawali paparannya.
Sementara Wakil Bupati Edy mengemukakan ketimpangan ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah di Kukar hingga kini masih tinggi karena berada pada posisi 6,04 berdasarkan index Wiliamson . “Sedangkan tingkat pengangguran Kukar pada 2015 yang terlihat pada jumlah penduduk pencari kerja yang mencapai 31.391 orang.”, jelas Edy.
Lalu bagaimana dengan penduduk miskinnya, menurt Edy sungguh sangat ironis karena tak ubahnya bagiakan tikus yang mati di lumbung padi . “Tingkat kemiskinan Kukar masih berada di angka 7 % dan ini merupakan yang tertinggi di antara 10 kabupaten dan kota di Kaltim”, urai Edy.
Lebih jauh Edy mengatakan secara garis besar terdapat tiga permasalahan Kukar selama ini, yakni tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta disparitas pembangunan antar wilayah.
Untuk mengatasi itu semua, kata Edy, maka perlu kolaborasi antar dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.”Untuk itulah , Kukar mencanangkan pembngunan yang dimulai fokusnya dari tingkat kecamatan dalam konteks sinergitas aantar stakeholder atau pemangku kebijakan”, tegas Edy. (naim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar