| General Manager PT Pelindo Balikpapan H. Iwan Sjarifuddin |
Balikpapan, NMK- Relokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah resmi dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belum lama ini otomatis mempengaruhi lingkungan sekitarnya.
Tak ketinggalan beberapa perusahaan yang terkait dengan pembangunan infrastruk di wilayah IKN tersebut, seperti pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembangunan IKN yang baru tersebut.
Satu diantara perusahaan itu adalah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang juga turut mempersiapkan diri untuk menyikapi kehadiran IKN yang baru di Kaltim ini dengan melakukan merger atau penggabungan.
Sebagaimana diketahui sebelum merger ada empat entitas Pelindo, yakni Pelindo I, Pelindo II/IPC, Pelindo III, dan Pelindo IV yang beroperasi berdasarkan cakupan wilayah.
Tak hanya itu, operasional masing-masing Pelabuhan tersebut juga tidak terstandar dan kurang terkoordinasi secara nasional. Belum lagi pengembangan infrastruktur pelabuhan yang belum optimal.
Seperti yang disampaikan General Manager General Manager PT Pelindo Cabang Balikpapan H Iwan Sjarifuddin bahwa sjeak 1 Oktober 2021 telah terbentuk empat regional sub holding Pelindo, di antaranya, regional 1 yang berlokasi di Medan, regional 2 yang berlokasi di Jakarta, dan regional 3 yang berlokasi di Surabaya, serta regional IV di Makassar.
Dia menuturkan pasca merger berbagai persoalan termasuk hubungan dengan pelanggan dan konsumen tetap berjalan sebagaimana mestinya di masing-masing Pelindo regional. Tak ada perubahan layanan dan hubungan dengan pelanggan.
Pada masing-masing regional sub holding terdapat regional head yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan sebagaimana yang saat ini dimiliki oleh direksi Pelindo I-IV tetapi sesuai dengan pembatasan kewenangan yang diberikan. Dengan demikian, segala persoalan operasi dan hubungan dengan pelanggan bisa diputuskan oleh regional head di masing – masing sub holding.
Sementara itu, dalam perusahaan surviving, yakni Pelindo II akan berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia dan menjadi kantor pusat. Dalam perusahaan surviving ini, juga terdapat direksi yang menangani operasi regional Pelindo I dari Aceh sampai Jayapura. Direksi ini bertanggung jawab melakukan penyelesaian operasional yang tida bisa dilakukan di daerah.
Seperti diketahui, dengan merger ini telah terbentuk empat sub holding pascaintegrasi empat BUMN Pelabuhan. Pertama, kegiatan bisnis peti kemas dialihkan ke sub holding peti kemas yang berkantor di Surabaya secara bertahap.
Kedua, Sub Holding Non Peti kemas akan mengoperasikan seluruh aktivitas bisnis terminal curah di Pelindo I-IV secara bertahap. Ketiga, logistik dan hinterland terkait dengan pengelolaan tanah akan dioperasikan di Jakarta. Keempat, sub holding lainnya yakni marine equipment dan marine services merupakan bisnis pendukung Pelindo.
Lantas, kalau sudah merger, bakal seperti apa?
Pertama, bakal menjadi satu Pelindo. Nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelabuhan pasca merger tak ada lagi embel – embel angka I, I,II,II, atau IV melainkan hanya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Kedua, bisnis dan operasional pelabuhan menjadi terstandar. Ketiga, hal ini membuat pemerintah dapat berkoordinasi dengan satu BUMN pelabuhan secara nasional. Ketiga, pengembangan konektivitas untuk hinterland lebih terkoordinasi.
Lalu bagaimana dengan terobosan Pelindo Cabang Balikpapan, seperti dikutip melalui sebuah media nasional belum ini Iwan Sjarifuddin kebutuhan lahan untuk menunjang kinerja pelabuhan terutama persiapan kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) perlu dipersiapkan.
Iwan lebih jauh menyatakan kebutuhan lahan penting karena kegiatan kendaraan yang masuk dan keluar melalui Pelabuhan Semayang semakin bertambah.
Saat ini pihaknya mengusulkan penggunaan sistem baru guna meminimalisir penumpukan kendaraan di jalur masuk Pelabuhan Semayang.
Kami bisa contoh seperti di Jakarta, ada Truck Booking System [jadi] hanya yang punya kegiatan aja yang ada disini [area penampungan],” ujarnya, belum lama ini.
Dia menambahkan, pihaknya menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP) terkait reklamasi guna perluasan lahan untuk pengembangan pelabuhan.
Selain itu, Iwan mengajak seluruh stakeholder untuk dapat berkolaborasi, khususnya Perusda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pengembangan bisnis bersama.
“Selain lahan yang bisa (dikerjasamakan) misalnya pengelolaan pelabuhan somber, secara professional kami bisa masuk,” katanya.
Sementara itu, Direktur Investasi PT Pelindo Boy Robyanto menyebutkan keterbatasan lahan masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan dalam jangka pendek oleh Pelindo Balikpapan.
Apalagi, kata Boy, Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Kariangau dijadikan opsi sebagai pelabuhan yang akan menunjang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nantinya.
“Untuk prioritas jangka pendek perlu lahan di semayang, saya kira perlu segera dikerjakan,” katanya.
Dia mengungkapkan bahwa penyiapan terkait IKN, diperlukan kolaborasi dengan pemda setempat. Menurutnya, Pelindo dan Pemda harus sama-sama serius dalam memilih satu tempat yang tepat dari sisi investasi sehingga didapatkan lokasi dengan harga yang tepat.
“Kalau aksesibilitas bagus, tentu nilai investasi murah (cost logistik) murah karena terbentuk dari nilai investasi ,transportasi, aksesibilitas membentuk satu tarif,” pungkasnya. (naim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar