Adapun Perda tersebut berbicara mengenai setoran penyertaan modal pemerintah kota kepada PDAM, utamanya pada tahun 2019.
Menanggapi ini, Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengaku telah membahasnya. Baik dengan bagian hukum, keuangan, ekonomi, serta manajemen PDAM.
Menurutnya ada kesalahan informasi yang diterima Fraksi Golkar. Ia pun akan memberikan penjelasan langsung kepada Fraksi Golkar.
"Saat ini sedang disiapkan. Mungkin nanti perlu kita sampaikan yang sebenarnya. Lagi kita bahas dulu. Kita akan beri penjelasan,” ujarnya, Jumat (10/7/20).
Tanggapi Sorotan DPRD Soal Setoran Modal PDAM, Walikota Balikpapan: Ada Kesalahan Informasi
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi terkait Nota Penjelasan Walikota tentang APBD 2019 di DPRD Balikpapan, Fraksi Partai Golkar menilai pemkot telah melanggar Perda 10/2014.
Adapun Perda tersebut berbicara mengenai setoran penyertaan modal pemerintah kota kepada PDAM, utamanya pada tahun 2019.
Menanggapi ini, Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengaku telah membahasnya. Baik dengan bagian hukum, keuangan, ekonomi, serta manajemen PDAM.
Menurutnya ada kesalahan informasi yang diterima Fraksi Golkar. Ia pun akan memberikan penjelasan langsung kepada Fraksi Golkar.
"Saat ini sedang disiapkan. Mungkin nanti perlu kita sampaikan yang sebenarnya. Lagi kita bahas dulu. Kita akan beri penjelasan,” ujarnya, Jumat (10/7/20).
Sementara itu, Walikota Balikpapan dua periode ini meminta agar setiap pendapat yang dimunculkan oleh fraksi bisa disampaikan penuh dalam rapat paripurna pandangan umum.
Pasalnya jika masih ada pendapat yang dimunculkan pada pandangan akhir fraksi, maka pemerintah kota Balikapapan akan kesulitan dalam menjelaskannya.
"Sebaiknya disampaikan pada pandangan umum jadi mudah kita menjelaskannya di jawaban Pemerintah. Tapi nanti kita jelaskan, lagi kita bahas sesunggunya bagaimana, lagi kita siapkan,” pungkasnya. (naim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar