DPD Apersi Kaltim Periode 2017-20121 Resmi Dilatik

BALIKPAPAN,NMK – DPD Pengrus Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Timur (Kaltim) masa bhakti 2017-2021  resmi dilatik, guna  mewujudkan persatuan wadah para pengusaha  perumahan (developer) di daerah tersebut.

Pelantikan dillakukan langsung Ketua Umum DPP Apersi Junaidi di Hotel Royal Suite Kota Balikpapan, Rabu (25/10/2017) pagi dan  dihadiri sejumlah praktisi developer .

Ketua DPD Apersi Kaltim terpilih Sunarti Amirullah seusai  mengemukakan bahwa pengukuhan kepengurusan Apersi Kaltim yang baru dilatik ini dimaksudkan untuk mewujudkan  kesatuan naungan para pengusaha perumahan di daerah ini yang sebelumnya sempat mengalami dualisme.

Ketika ditanya mengenai program-program kongkrit yang akan didilakukannya setelah pelantikan, Sunarti mengatakan bahwa dirinya selain akan mewujudkan persatuan para pengembang juga akan membantu perecepatan pembangunan di Kaltim, khususnya di bidang perumahan.

“Intinya adalah pemersatuan naungan para penegmbang Kaltim dan tidak lagi mengalami dualisme. Tentunya kami akan memperecepat laju pembangunan program sejuta rumah. Selama ini banyak bankir yang terlepas, maka kami akan merangkulnya kembali dan bersinergi dengan pemerintah,” papar Sunarti.

Program lainnya, lanjut Sunarti adalah mengevaluasi para pelaku pembangunan perumahan yaitu pengembang terkait dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku di Kaltim.  

Terkait dengan issu lesunya bisnis perumahan saat ini, Sunarti , menampiknya dengan mengatakan bahwa segmen MBR (masyarakat berpenghasilan rendah masih tetap menjadi pangsa pasar yang seksi untuk digarap di Kaltim.

“Jadi segmen MBR ini yang nilai jual rumahnya sekitar Rp142  jutaan masih cerahlah prospeknya di Kaltkim,” tambah Sunarti.

Di pelantikan tersebut juga disahkan kepengurusan koordinator wilayah Balikpapapan, Samarinda, Penjam Paser Utara, Tana Grogot, Kutai Barat dan Kutai Kartenagara. “Pengurus yang dilantik sebanyak 19 pengurus dan korwil-korwil yang baru terbentuk dalam kepengerusan Apersi yang baru ini,” papar Sunarti.

Sementara Susilo Nurdianto, Wakil Ketua I bidang Organisasi Apersi Kaltim, menjelaskan, dualisme pernah terjadi di tubuh organisasi wilayah Kaltim ini.

Ada kepengurusan Sri Suko dan kepengurusan Sunarti Amirullah.

"Empat tahun sempat ada dualisme. Satu periode pengurusan pecah jadi dua. Pengurusan pecah dari pusat sampai daerah ke Kaltim," ujarnya kepada media ini  pada Rabu (25/10/2017).

Menurut dia, selama terjadinya dualisme tidak ada manfaatnya, program kerja yang direncanakan Apersi tidak tergarap baik, banyak yang terbengkalai.

Untuk itulah, APERSI Kaltim berinisiatif melakukan perdamaian, melakukan penyatuan kembali, menghentikan konflik menghilangkan dualisme organisasi.

Dilakukanlah musyawarah daerah ke lima,  tepatnya pada September 2017, disepakati bahwa Apersi telah islah, damai.Diputuskan secara resmi tidak ada lagi dualisme pengurusan.

Terpilih Sunarti Amirullah sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Apersi Kaltim.

Dan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat adalah Junaidi Abdilah.

Kepengurusan ini untuk masa bakti tahun 2017 hingga 2021.

"Sekarang tidak ada lagi pecah. Sudah bersatu. Penyatuan ini berharap membawa angin positif. Bersatu kembali membangun properti di Kaltim," kata Susilo.

Karena itu, tegasnya, seandainya kalau ada pihak lain masih membawa nama APERSI, ada yang mengklaim mengatasnamakan APERSI selain kepengurusan Sunarti maka dianggap tidak sah.

"Kalau ada yang mengaku APERSI berarti bukan APERSI Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia," kata Susilo.

Secara organisasi, APERSI Kaltim memiliki keanggotaan sekitar 70 perusahaan properti. Garapan APERSI ialah perumahan untuk kelas menengah ke bawah, terutama program sejuta rumah sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

."Cita-cita kami membangun rumah sederhana sehat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di Kaltim" ungkap Susilo

Dengan dilantiknya kepengurkusan Apersi ini, sunarti berharap lembaga yang dimpinnya bisa menjadi wadah pemersatu para pengembang Kaltim dan mengikuti ketenteuan-ketentuan yang telah digariskan pemerintah di Kaltim. (naim)