Balikpapan, Monitor Kaltim.com-Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Biro Perencenaan dan Kerja Sama Luar Negeri melakukan akselerasi kerja sama luar negeri bidang pendidikan.
Maksud diselenggrakannya kegiatan bagi pengelola institusi pendidikan ini, guna meningkatkan informasi mengenai kebijakan kerjasa sama luar negeri pemerintah di bidang pendidikan dan pemahaman tentang aturan-aturan serta prosedur penerimaan siswa dan tenaga kerja asing di lingkungan Kemendikbud.
Ketua Panitia, Kasubag Asia Pasifik dan Afrika Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Edi Sukamto mengatakan kegiatan ini bertujuan agar pengelola di lingkungan lembaga pendidikan, khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan pengetahuan dan pengelaman dalam melaksanakan kerja sama dan mampu memberikan layanan kepada siswa dan tenaga kerja asing yang berada di lembaganya.
Menurut Edi perkembangan dan kemajuan dunia mendorong warga Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan warga yang telah maju terlebih dahulu. “Sehingga diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di kancah dunia”, ungkap Edi pada Akselerasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pendidikan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (20/6).
Selain kemampuan SDM, kata Edi, juga diperlukan upaya peningkatan kerja sama antar negara baik bersifat bilateral, reginal maupun multilateral. “Melalui kerja sama tersebut diharapkan akan terjadi kerja sama yang aktif antar lembaga pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di luar negeri yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia,” jelas Edi.
Implementasi peningkatan kerja sama antar sekolah atau lembaga di dalam dan luar negeri, lanjut Edi, kadangkala belum diimbangi dengan kemampuan SDM sebagai pelaksana tersebut, dampaknya kerja sama tersebut menjadi tidak efektif.
“Kendala yang muncul terutama dalam kurangnya informasi mengenai peraturan-peraturan dan prosedur atau tata cara melaksanakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis,” tambah Edi.
Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kemendikbud , urai Edi, adalah salah satu institusi yang bertanggung jawab kerja sama luar negeri di bidang pendidikan telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan SDM dan kelembagaan.
Sementara itu, Juliartha Nugrahaeny Pardede, Kasie Ketenagakerjaan Dijend Perjanjian Ekososbud Kementrian Luar Negeri RI yang mewakili Direktur Perjanjian Ekososbud Kemenlu mengemukakan dalam melakukan kerja ama dengan pihak asing sebaiknya mempertimbangkan empat bidang aspek keamanan, seperti politik dan hukum. (naim)
Maksud diselenggrakannya kegiatan bagi pengelola institusi pendidikan ini, guna meningkatkan informasi mengenai kebijakan kerjasa sama luar negeri pemerintah di bidang pendidikan dan pemahaman tentang aturan-aturan serta prosedur penerimaan siswa dan tenaga kerja asing di lingkungan Kemendikbud.Ketua Panitia, Kasubag Asia Pasifik dan Afrika Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Edi Sukamto mengatakan kegiatan ini bertujuan agar pengelola di lingkungan lembaga pendidikan, khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan pengetahuan dan pengelaman dalam melaksanakan kerja sama dan mampu memberikan layanan kepada siswa dan tenaga kerja asing yang berada di lembaganya.
Menurut Edi perkembangan dan kemajuan dunia mendorong warga Indonesia untuk mampu berkompetisi dengan warga yang telah maju terlebih dahulu. “Sehingga diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di kancah dunia”, ungkap Edi pada Akselerasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pendidikan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (20/6).
Selain kemampuan SDM, kata Edi, juga diperlukan upaya peningkatan kerja sama antar negara baik bersifat bilateral, reginal maupun multilateral. “Melalui kerja sama tersebut diharapkan akan terjadi kerja sama yang aktif antar lembaga pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di luar negeri yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia,” jelas Edi.
Implementasi peningkatan kerja sama antar sekolah atau lembaga di dalam dan luar negeri, lanjut Edi, kadangkala belum diimbangi dengan kemampuan SDM sebagai pelaksana tersebut, dampaknya kerja sama tersebut menjadi tidak efektif.
“Kendala yang muncul terutama dalam kurangnya informasi mengenai peraturan-peraturan dan prosedur atau tata cara melaksanakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis,” tambah Edi.
Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kemendikbud , urai Edi, adalah salah satu institusi yang bertanggung jawab kerja sama luar negeri di bidang pendidikan telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan SDM dan kelembagaan.
Sementara itu, Juliartha Nugrahaeny Pardede, Kasie Ketenagakerjaan Dijend Perjanjian Ekososbud Kementrian Luar Negeri RI yang mewakili Direktur Perjanjian Ekososbud Kemenlu mengemukakan dalam melakukan kerja ama dengan pihak asing sebaiknya mempertimbangkan empat bidang aspek keamanan, seperti politik dan hukum. (naim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar