Balikpapan, Monitor Kaltim.com-Peran serta pemerintah dan seluruh stakeholder terkait sangat dibutuhkan agar jalur pelayaran internasional atau direct call dari Balikpapan-Hongkong-Jepang-Korea yang akan dimulai pada Juni 2016 bisa terwujud dan berjalan lancar.
Pemerintah dalam pemberlakuan direct call ini, diharapkan mengumpulkan potensi ekspor masing-masing daerah, menggiring pengiriman langsung dari daerah dan memberikan kemudahan sertifikasi produk bagi pelaku usaha yang memiliki komoditas laik ekspor. Sedangkan dengan negara tujuan, produk yang akan dipasok sesuai standar mutu negara tujuan. Termasuk pungutan bea cukai yang juga di daerah asal.
Direktur Utama PT Kaltim Kariangau Terminal M Basir mengemukakan tentang keberhasilannya memberlakukan penerapan direc call di Makassar. “Sesuai pengalaman kami di Makassar ternyata banyak pelaku yang “betah” ekspor di jalur sebelumnya karena sertifikasi produknya didapat dari daerah pengirim.Oleh karena itu pemerintah Kaltim harus langsung bergerak cepat”, demikian disampaikan Basir ketika menjadi narasumber Focus Group Discussion yang di gelar Kementrian Perdangan dan Dinas Perdagangan Provinsi Kaltim di Hotel Zurich Balikpapan, Kamis ( 26/5).
“Kenapa harus direct call, karena memperpendek jarak. Selama ini melalui Surabaya lalu ke Jakarta kemudian Singapura baru kemudian terurai. Nah kalau pelayaran langsung, ekspor lancar otomatis akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, ujung-ujungnya masyarakat juga yang akan menikmati dalam bentuk harga barang yang lebih murah,” jelas Basir.
Khusus Balikpapan, lanjut Basir rencana tersebut akan diuntungkan karena berpotensi sebagai pelabuhan utama atau hubungan bagi kota lain di Kalimantan. Karena secara otomatis akan menjadi pusat pelabuhan logistik.
Apalagi, jelas Basir, KKT telah didukung berbagai kesiapan alat produksi, fasilitas dan layanan yang juga bertaraf internasional. “Itu ditandai dengan masuknya sejumlah kapal asal luar negeri yang mengangkut muatan impor dan melakukan bongkar muat di pelabuhan petikemas Kariangau”, tambah Basir.
Sedangkan pelayanan kepelabuhan, tambah Basir, akan dibuat menjadi satu atap yakni Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Bea Cukai, Kantor Imigrasi, Balai Karantina, Kantor Kesehatan Kepelabuhanan dan kepolisian yang akan dibangun di kawasan KKT.
“Sementara dari sisi regulator di antaranya pemberian jaminan keamanan bagi setiap kapal yang masuk ke Balikpapan.Itu juga yang tengah dibangun saat ini. Komunikasi intens dengan pemerintah daerah, regulator termasuk kalangan asosiasi. Utamanya pelaku usaha”, papar Basir.
Disinggung kekhawatiran pelaku usaha pelayaran akan hilangnya volume angkutan domestik yang selama ini rutin mengangkut komoditas ekspor dari daerah ke Surabaya maupun Jakarta, Basir lantas menepisnya. “Direct call justru membuka peluang angkut lain seperti ke Tarakan, Berau dan kota-kota di Kaltim dan Kaltara karena KKT nantinya akan menjadi pusat logistik, pelabuhan transit untuk kota lain”, tegas Basir.
Saat ini, kata dia, pihaknya mengaku sudah mendapat dukungan. Mulai pemerintah daerah hingga Balai Karantina. Tidak terkecuali dengan para pengekspor. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi dengan seluruh elemen.
Selain menyiapkan trayek internasional, lanjut Basir, tak kalah pentingnya adalah terus meningkatkan kualitas, memberikan layanan lebih cepat dan bermutu. “Juga akan terus memastikan tidak ada pungutan liar. Karena itu berpengaruh kepada kualitas layanan. Jadi tidak boleh ada biaya lain kecuali yang resmi”, pungkasnya.
Terkait direct call, awal Maret lalu PT Pelindo IV (Persero) menggelar rapat intensive dengan perusahaan pelayaran internasional PT SITC.
Dalam rangka pengembangan tersebut, perseroan pun akan melalukan konsolidasi potensi ekspor dari Nunukan, Berau, Bontang, Sangatta Tarakan serta Samarinda dan memaksimalkan TKPB yang dikelola KKT.(nai)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar