Balikpapan, NMK- Salah satu fungsi anggota legislatif adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, baik yang dilakukan pemetintah maupun non pemerintah seperti perusahaan milik swasta dan BUMN.
Perlunya pengawasan terhadap pelaku pembangunan ini, karena terkadang dampak dari pembangunan atau kegiatan perekonomian ini berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, termasuk masyarakat.
Seperti aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara (PPU) serta Samarinda yang nota bene banyak berstatus ilegal atau tidak resmi dan lagi marak diperbincangkan pemerhatinya saat ini.
Menariknya, karena kemunculan aktivitas pertambangan di suatu daerah, selain mebawa dampak positif juga negatif. Dampak negatif inilah yang acap kali berbenturan dengan regulasi pemerintah setempat.
Fatalnya lagi, karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penambang terkadang dibackingi oleh aparat penegak hukum yang semestinya mengayomi masyarakat tertindas.
Demikianlah salah satu dari sekian banyak masaalah pertambangan yang sempat terkuak dalam Workshop Pengelolaan Lingkungan Pertambangan yang digagas Komisi VII DPR dengan Kementrian Lingkungan Hidup (KLHK) di Blu Sky Hotel Balikpapan, Sabtu (6/4).
Workshop ini menghadirkan Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datuk Adam dan Sulistiyowati dari Dirjend Akses Lahan Terbuka dan Lingkungan) KLHK dan LSM serta media cetak maupun elektronik.
Menanggapi pernyataan Rifai dari Laskar Anti Korupsi (LAKI) yang membeberkan beberapa fakta pelanggaran usaha penambangan di salah satu daerah di Kukar, Ihwan menyatakan siap menampung laporan dan aspiradi dari masyarakat di Daerah Pemilihannya untuk disuarakan di "pusat".
"Silahkan disampaikan laporannya dan aspiraainya. Wadah seperti sangat baik untuk itu, nanti saya akan sampaikan pada teman-teman di pusat.Saya sering rapat dengan teman-teman dari mitra Komisi VII, yakni KLHK, SDM dan Riset Dikti", ungkap Ihwan saat berbicara dihadapan peserta workshop.
Diharapkan workshop seperti ini menghasilkan tekomendasi yang implementatif dan bisa dijadikan pijakan oleh pihak terkait untuk ditindaklanjuti dilapangan. (naim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar