35 Gubernur Dalam dan Luar Negri Bahas Aksi Nyata Atasi Perubahan Iklim dan Deforestasi di Balikpapan

BALIKPAPAN ,NMK - Amerika Serikat memiliki keinginan kuat untuk keluar dari Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim. Hal tersebut menempatkan pemerintah sub-nasional sebagai peluang harapan terbesar untuk berperan aktif. Salah satu platform pemerintahan sub-nasional yang dapat diandalkan adalah Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim (Governors' Climate Change and Forests Task Force atau GCF). 

Saat KTT G20 di Hamburg GCF beranggotakan para Gubernur yang berasal dari 35 Provinsi dan Negara Bagian yang tersebar di seluruh Dunia. 

Tahun ini GFC akan mendatangkan anggotanya yang berasal dari seluruh dunia untuk datang berkumpul dalam Pertemuan Tahunan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan yang akan dilaksanakan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada (25-29/9/2017). 

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, sebagai Ketua GCF tahun ini bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Koordinator Nasional GCF Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) akan membuka Pertemuan pada hari Kamis, (27/9/2017). 

Perwakilan dari Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia, perwakilan dari perusahaan konsumen internasional dan lebih dari belasan Gubernur dari Indonesia, Brazil, Peru, Nigeria, dan Pantai Gading akan berpartisipasi dalam Pertemuan ini. 

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nur Masripatin, dan Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim, Sarwono Kusumaatmaja, juga akan bergabung bersama Gubernur-Gubernur GCF. 

Dalam pertemuan selama satu pekan itu akan fokus membahas mengenai strategi-strategi untuk mengurangi deforestrasi tropis serta mendorong pembangunan rendah emisi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa langkah menghentikan deforestasi tropis dan memulihkan lanskap yang telah rusak merupakan kunci untuk memerangi perubahan iklim serta menggantikansampai sepertiga dari emisi gas kaca global. 

Dalam pertemuan ini nantinya para Gubernur anggota GCF diharapkan dapat menghasilkan pernyataan yang kuat dan terpadu melalui Balikpapan Statement. Pernyataan tersebut menguraikan sebuah peta jalan aksi nyata dari regional ke naional dan global untuk menghambat laju deforestasi, mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. 

William Boyd selaku Project Lead GCF menyoroti bahwa Perjanjian Paris telah mengakui bahwa dunia kita saat ini bergerak dalam situasi bottom-up ketika membahas perubahan iklim.

"Telah diterima secara luas bahwa pemerintahan sub-nasional saat ini dipandang sebagai aktor penting dalam membangun dan mengimplementasikan agenda kebijakan iklim yang telah disepakati di tingkat global. Inisiatif iklim lainnya yang penting telah dipromosikan oleh sektor swasta, masyarakat sipil, adat, dan komunitas lokal sudah mulai dibentuk. 

Tantangannya adalah untuk membangun kerangka kerja yang bisa memotivasi, mendukung, menghubungkan, dan membesarkan upaya-upaya ini," ungkapnya. 

Para Gubernur anggota GCF sendiri merupakan pemimpin daerah yang menguasai sekitar sepertiga hutan dunia. 

Nantinya pada pertemuan di Balikpapan ini para Gubernur akan memperlihatkan strategi masing-masing bagi pemimpin dalam mengatasi perubahan iklim sub-nasional. Sebagai contoh, Gubernur Tião Viana dari Acre, Brazil, akan membahas bagaimana Acre sebagai negara bagian telah mengurangi sampai setengah rata-rata angka deforestasinya dalam sepuluh tahun terakhir. 

Tak hanya itu pada saat yang bersamaan Acre dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk rakyatnya. 

Diharapkan anggota GCF lainnya juga akan membahas mengenai keterlibatan mereka di proses global. Seperti Memorandum Under 2 yang dipimpin oleh California, dimana negara bagian dan provinsi berkomitmen konkrit terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca. 

Nantinya Gubernur GCF akan mengggerakan pendekatan kolaboratif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan terkait hutan di seluruh negara bagian dan provinsi. Sekaligus membahas mengenai pentingnya kemitraan yang mendorong rantai pasok berkeberlanjutan dan bagaimana cara untuk langsung melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam strategi pembangunan rendah emisi. 

Dalam Balikpapan statement secara garis besar akan menggabungkan pesan-pesan diatas melalui tiga agenda utama. Agenda pertama adalah mengidentifikasi cara bagaimana yurisdiksi menghasilkan komoditas pertanian secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan konsumen agar mengurangi deforestasi. 

Kedua adalah perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan mereka khususnya yang tinggal di wilayah negara bagian dan provinsi anggota GCF. 

Terakhir adalah mencari cara untuk menjamin bahwa anggota GCF bisa meraih pendanaan yang diperlukan untuk mengurangi deforestasi, mendukung pembangunan rendah emisi, dan melindungi hak-hak masyarakat adat. 

Bernardinus Steni, Badan Sekretaris Pengurus INOBU menyatakan optimis dengan anggota GCF dalam memerangi perubahan iklim. 

"Melalui kepemimpinan gubernur-gubernur dari Latin Amerika, Afrika, dan Indonesia, kita telah memandang dengan optimis pembentukan inisiatif global baru yang berani untuk memerangi perubahan iklim dengan cara melindungi hutan dan hak-hak dan kesejahteraan orang-orang yang bergantung kepadanya," ujarnya. (na)

Kudeta Militer Turki Gagal

Balikpapan,Monitor Kaltim.com— Upaya kudeta militer di Turki, berhasil digagalkan. Ini ditandai dengan kedatangan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Istanbul, Sabtu (16/7/2016).

Kegagal ini juga karena rakyat Turki di berbagai kota, tidak menginginkan ada kudeta. Dan, mereka memenuhi panggilan Erdogan untuk turun ke jalan dan menggagalkan upaya perebutan kekuasaan itu.

Pada Sabtu dini hari, seperti dikabarkan Reuters, sekitar 30 prajurit pro-kudeta meletakkan senjata setelah dikepung pasukan polisi bersenjata di Lapangan Taksim, Istanbul.

Para prajurit itu kemudian dibawa dengan menggunakan mobil polisi, sementara jet-jet tempur terbang rendah mengakibatkan getaran di berbagai gedung di kawasan itu.

Dukungan rakyat terhadap Erdogan ini mengakibatkan pelaku kudeta kehilangan momentum. Seruan Erdogan membuat rakyat tak bersembunyi dan malah membanjiri jalanan.

Mereka turun ke jalanan, berkumpul di lapangan-lapangan besar di Istanbul dan Ankara, mengibarkan bendera Turki, dan menyuarakan dukungan kepada pemerintah.

“Kami memiliki perdana menteri, kami memiliki panglima militer, kami tak akan membiarkan negeri ini hancur,” ujar seorang pria di saat sekelompok orang memanjat sebuah tank di dekat Bandara Ataturk, Istanbul.

Sebelumnya, diberitakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dikudeta militer, Jumat malam (15/7/2016). Kudeta militer dilakukan ketika Presiden Erdogan sedang berada di Mongoloia.

Kudeta militer di Turki mendapat perhatian Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, mengungkapkan bahwa dirinya sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, terkait kudeta militer di Turki.

Dalam hal ini, AS menekankan “dukungan mutlak” terhadap jalan demokrasi di Turki, pemerintahan sipil dan lembaga-lembaga demokratis di sana.

“Amerika Serikat mengamati seksama ketegangan di Turki. Kami memonitor setiap perkembangan,” tulis Kerry dalam surat resmi Deplu AS bertanggal 15 Juli 2016.

Dalam surat itu Kerry mengaku sudah berbicara dengan Menlu Turki sekaligus untuk menyampaikan penentangan terhadap kudeta militer tersebut.

Kerry juga meminta semua pihak menjamin keselamatan para staf diplomatiknya yang berada di Turki. Pihaknya terus melakukan pengumpulan data warga negara AS yang berada di Turki.

Kerry juga meminta warga negaranya untuk tetap berada di dalam tempat tinggal atau perlindungan dan senantiasa berusaha untuk memberi kabar kepada keluarga dan teman masing-masing.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terpaksa menggunakan fitur video chat iPhone, FaceTime, untuk berbicara mengenai kondisi darurat di negaranya.

Dia menggunakan FaceTime dalam sebuah wawancara dengan CNN Turk, mitra jaringan CNN di Turki.

Wawancara berlangsung live di tengah malam waktu setempat di Turki dengan Kepala cabang CNN Turk di Ankara, Hande Firat.

“Pergi ke jalan-jalan dan beri mereka (militer) jawaban,” ucap Erdogan dalam wawancara yang diliput langsung oleh media di sana.

Erdogan menegaskan ia tetap presiden dan kepala tentara Turki. “Kami akan mengatasi hal ini,” lanjut Erdogan.

Erdogan meminta para pengikutnya untuk turun ke jalan untuk membela pemerintahannya. Ia juga meyakinkan bahwa komplotan kudeta akan membayar harga yang berat atas tindakan mereka.

Erdogan mengatakan ia dengan cepat akan kembali ke Ankara dan bergabung bersama rakyatnya untuk melawan kudeta.
Seorang dari kalangan pejabat mengatakan Erdogan berbicara dari kawasan Marmaris, wilayah wisata pantai Turki, di mana ia sedang berlibur.

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa Erdogan menyerukan perlawanan dari Mongolia, negara terakhir ia melakukan kunjungan kenegaraan. (MK)

Tanggapan Pemimpin Dunia Atas Kepergian Inggris dari Uni Eropa

David Cameron Perdana Mentri Inggris Dan Angela Dorothea Merkel Kanselir Jerman (Sumber : www.punchng.com)

BALIKPAPAN,NMK.COM - Berbagai pemimpin dunia bereaksi keras atas pilihan masyarakat Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa.  Keputusan ini diambil lewat referendum antara Brexit--Britain Exit melawan Remain--bertahan di UE, yang digelar dan diumumkan secara resmi kemarin, Jumat 24 Juni 2016.

Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, mengatakan tidak ada alasan untuk menunggu sampai Oktober untuk memulai negosiasi kepergian Inggris dari Uni Eropa. "Inggris memutuskan kemarin bahwa mereka ingin meninggalkan Uni Eropa, sehingga tidak masuk akal untuk menunggu sampai Oktober," kata Juncker.

Akibat Brexit, nilai pound jatuh ke level terendah sejak 1985. Ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Brexit memicu krisis keuangan global. Gubernur Bank of England, Mark Carney, mengatakan siap untuk mengurangi dampak dari krisis tersebut.

Di Berlin, Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyatakan penyesalannya atas keputusan Inggris. Namun ia mengatakan Uni Eropa tidak harus menarik kesimpulan yang cepat atas momen bersejarah ini. Penyesalan juga dilontarkan Presiden Perancis, François Hollande. Hollande mengatakan keluarnya Inggris memberi ujian baru bagi Uni Eropa. "Untuk maju, Eropa tidak bisa bertindak seperti sebelumnya," kata dia.

Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda, mengatakan keluarnya Inggris menjadi pelajaran bagi Uni Eropa untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi dan perbatasan eksternal Uni Eropa. Secara pribadi, Mark menyatakan ketidakpuasannya terhadap keputusan ini. "Mereka juga tidak ingin ada visi yang lebih besar dari konvensi dan perjanjian. "

Menteri Luar Negeri Italia, Paolo Gentiloni, mengatakan Uni Eropa harus membuat kebijakan umum untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, migrasi dan pertahanan. Sementara Kanselir Austria, Christian Kern, mengatakan Brussels membutuhkan proses reformasi yang jelas untuk meningkatkan perekonomian, menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja.

Perdana menteri Italia, Matteo Renzi, melalui cuitannya mengatakan, "Kita harus mengubah itu membuatnya lebih manusiawi dan lebih adil. Tapi Eropa adalah rumah kami, itu masa depan kita." 

Turki, yang memainkan peran kunci dalam kampanye referendum UK, menganggap Brexit sebagai awal mula disintegrasi negara Uni Eropa. "Disintegrasi Uni Eropa telah dimulai," kata Wakil Perdana Menteri Nurettin Canikli. "Inggris adalah lompatan pertama."

SUMBER : tempo.co

Cuaca Bagus, Satelit BRIsat Siap Meluncur

BALIKPAPAN,NMK.CO - Satelit milik PT Bank Rakyat Indonesia (persero) atau BRIsat bersiap untuk mengangkasa, Sabtu 18 Juni 2016 pukul 17.45 di Kourou, Guyana Prancis. Menurut Kepala Eksekutif Arianespace, Stephane Israel, kondisi cuaca di lokasi peluncuran saat ini cukup mendukung. "Kami siap, semoga rencana peluncuran kali ini berhasil," kata dia di lounge VIP Guiana Space Centre Kourou.

Saat ini, kata Israel, kondisi angin di sekitar Kourou cukup kondusif. Begitu pula dengan parameter lainnya. Namun rencana peluncuran BRIsat agak mundur dari semula, yakni dari 17.30. Israel tidak menjelaskan alasan pengunduran waktu peluncuran. Dia hanya mengatakan rentang momen peluncuran berlangsung dari 17.45 hingga 18.40 waktu Kourou. Berdasarkan pantauan Tempo, jam hitung mundur waktu peluncuran masih berjalan dan Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, sudah berada di ruang VIP.

Sehari sebelumnya, peluncuran BRIsat tertunda, menyusul gangguan cuaca yang terjadi di Guiana Space Centre. Israel, mengumumkan penundaan peluncuran berlangsung selama satu hari. Menurut Israel, saat itu kondisi angin tidak mendukung parameter peluncuran roket. Saat ini, roket Ariane 5 beserta satelit BRIsat siaga di landasan peluncuran.

BRIsat, yang menelan investasi Rp 3,375 triliun, akan mengorbit di langit Papua menggantikan satelit milik Indosat, yang sudah kedaluwarsa. BRI mengklaim BRIsat bisa meminimalkan gangguan jaringan pada 11 ribu kantor cabangnya. Sebanyak 53 karyawan didapuk menjadi operator satelit buatan Space System Loral Amerika Serikat ini.

Situasi Okinawa Tegang, 18 Ribu Tentara AS Dilarang Minum Alkohol

Protes warga Jepang menuntut Pangkalan Okinawa ditutup. ©2016 Merdeka.com/Pars TodayNEW MONITORKALTIM.com - Angkatan Laut Amerika Serikat melarang konsumsi alkohol dan membatasi aktivitas dasar 18.600 personelnya yang berada di Okinawa, Jepang. Pasalnya, beberapa waktu lalu, seorang pelaut AS ditangkap karena ketahuan minum alkohol sambil berkendara di jalanan Okinawa

Dikutip dari Asian Correspondent, Selasa (7/6), larangan ini dikeluarkan kemarin dan tidak tahu sampai kapan akan diberlakukan.
 

Penangkapan Prajurit Kelas Dua Aimee Mejia, banyak diulas media Jepang dua pekan terakhir. Terlebih lagi ketidaksukaan masyarakat Okinawa atas kehadiran militer asing di wilayahnya sedang meningkat.
 

Juru Bicara Angkatan Laut AS di Jepang, Komandan Ronald Flanders mengatakan pihaknya mengakui adanya kesalahan yang dilakukan personel mereka.


"Kami mengakui kesalahan kami. Dan kami melakukan segala yang bisa kami lakukan, untuk memastikan pada setiap pelaut kami untuk pentingnya menjaga perilaku dan berhubungan dengan orang-orang sekitar, dalam hal ini penduduk Jepang," kata Flanders.

Flanders sendiri menuturkan, pembatasan baru akan berlaku apabila semua personel telah menerima pelatihan baru yang lebih ditekankan pada perilaku dan intervensi pencegahan.


"Pembatasan alkohol akan tetap berlaku hingga komandan Armada 7 dan komandan Angkatan Laut Jepang sudah menentukan semua personel memegang tanggung jawab penuh sebagai duta untuk Amerika Serikat," lanjut dia.
 

Mejia ditangkap karena diduga mengemudi di jalur yang salah. Selain itu, personel AL Negeri Paman Sam tersebut juga memukul dua mobil.
 

Hal ini menimbulkan kemarahan warga Okinawa. Ketegangan timbul di wilayah tersebut karena warga menolak adanya militer asing mengusik tempat tinggal mereka